(Suasana pertemuan Komisi III DPRD Kukar dengan manajemen Bankaltimtara)

TENGGARONG, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kutai Kartanegara terkait wacana pengalihan pengelolaan Kas Daerah Pemkab Kukar kembali digelar, Rabu (1/7/2020) diruang Banmus DPRD.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Andi Faisal dihadiri para anggota Komisi III, Asisten III Setkab Kukar, Kepala Bapenda, Kabag Hukum, perwakilan BPKAD, Pimpinan Sekretariat BPD Kaltimtara Baharudin Rivai, Kepala Cabang BPD Kaltimtara Tenggarong Amuniantoyo.

Andi Faisal, menegaskan, pertemuan untuk ketiga kalinya digelar dalam rangka mendengarkan tanggapan dari pihak Bankaltimtara, atas banyaknya keluhan keluhan dari elemen masyarakat, termasuk para kepala desa di Kukar terkait tak maksimalnya melayanan Bankaltimtara. Menurut dia, pihaknya tidak dalam posisi untuk menghakimi manajemen Bankaltimtara, tetapi untuk mengetahui seperti apa pengelolaannya, perencanaanya dan target kerja, serta pembinaanya terhadap pelaku usaha kecil menengah di Kutai Kartanegara.

“Kami yang didewan ini yang sering bertemu langsung dengan masyarakat, kami menilai tidak ada pembinaan BPD Kaltimtara terhadap para pelaku UKM di Kukar, penguatan UKM, pembinaan BumDes,” kata Andi Faisal.

Sementara Asisten III Setkab Kukar M Irfan mengatakan kalau Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menilai ada persoalan terkait pelayanan Bankaltimtara ke masyarakat Kukar.

“Pemkab Kukar yang notabenenya pemilik saham dan juga sebagai user atau pengguna layanan Bankatimtara, melihat bahwa ada persoalan tentang pelayanan, baik masalah penyaluran dana desa, pajak dan lainnya.” Katanya.

Oleh karenanya, menurut dia perlu ada kesepakatan tentang pembatasan maksimal dalam perbaikan pelayanan oleh Bankaltimtara.

Bankaltimtara  diberikan waktu enam bulan kedepan untuk melakukan perbaikan pelayanan, kemudian nantinyai akan dilakukan evaluasi. Jika memang dalam proses evaluasi hasilnya menunjukkan tidak ada perubahan, maka alternatif pembagian pengelolaan kas daerah dengan bank lain menjadi alternatif.

“Kasda mungkin dikelola Bankatimtara, namun penyaluran dana desa bisa menggunakan bank lain yang memiliki jaringan yang luas sampai ke desa desa di Kukar,” katanya.

Kepala Cabang BPD Kaltimtara Amuniantoyo mengatakan jika Bankaltimtara siap untuk melakukan perbaikan dan peningkatanan layanan ke masyarakat, pelakukan pembinaan UMKM dan pendampingan terhadap BumDes di Kutai Kartanegara.

“Segala masukan, kritikan yang disampaikan pada pertemuan hari ini, akan menjadi catatan bagi kami untuk perbaikan pelayanan kedepannya.Masukan masukan yang disampaikan ini selanjutnya akan kami sampaikan ke manajemen Bankaltimtara,” katanya.

Dikatakan Amuniantoyo menyebutkan bahwa beberapa kali melakukan sosialisasi terkait dengan program Bankaltimtara ke para kepala desa, belum ada disampaikan terkait dengan keluhan keluhan pelayanan Bankaltimtara.

“Tetapi pada pertemuan ini banyak catatan catatan yang menjadi konsen kami, untuk melakukan perbaikan kedepannya. “ujarnya.(awi/adv)